Cegah Stunting, Bupati Malteng Harap Ada Tindakan Preventif

MASOHI, LIPUTAN.CO.ID-Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu dari kabupaten yang paling banyak ditemukan penderita stunting atau kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya.

Angka penderita stunting di Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut 2015, 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan hingga sampai sekarang belum ada penanganan serius dari Pemerintah.

Hasil PSG penderita stunting di Malteng tahun 2015 mencapai 21,1 persen, tahun 2016 mencapai 23,2 persen dan tahun 2017 mencapai angka 32 persen.

Angka stunting tersebut tersebar di pada 10 Negeri, yakni Negeri Trana Kecamatan TNS, Negeri Roho Kecamatan Seram Utara, Negeri Maneo Rendah kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Negeri Seti dan Tihuana Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Negeri Moso dan Piliana Kecamatan Tehoru, Negeri Waer Negeri Pulau Hatta Kecamatan Banda serta Negeri Haria kecamatan Saparua.

Atas hal tersebut, Bupati Maluku Tengah mengakui Pemerintah tingkat Kabupaten atau Pemerintah Pusat tidak bisa kerja sendiri dalam menangani masalah stunting.

Selain pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tuasikal mengharapkan peran pemerintah Kecamatan dan Desa untuk serius melakukan kegiatan terobosan yang bersinergi dalam rangka menurunkan tingkat pengidap stunting.

“Olehnya itu, para Pimpinan OPD dan stakeholder terkait serta para Camat, Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah harus serius mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat negeri dan kelurahan melalui peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan anak kerdil (stunting),” kata Tuasikal saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan percepatan pencegahan Stunting yang berlasung di Pendopo Bupati Malteng, Kota Masohi, Selasa 2 Juli 2019.

Dikatakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap berkomitmen dalam mempercepat pencegahan stunting di daerah tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas PMPN PPA Malteng, Ahmad Namakule mengatakan, kegiatan rakor percepatan Pencegahan Stunting yang dilaksanakan oleh Dinas yang dipimpinnya itu, dimaksudkan sebagai komitmen politik dan keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Maluku Tengah.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Pencegahan Stunting sendiri merupakan bentuk dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman para Pembina Negeri tingkat Kecamatan dan Para Kepala Pemerintah Negeri, sehingga terjadi kesamaan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Program dan Kegiatan Pencegahan Stunting,” tandas Namakule.

Loading...

Komentar