redaksi 02
29 Jun 2020 00:47 WIT | 12 days ago
image
Dr. Pahrul Idham Kaliky, S.Pd, M.Si

SEJUMLAHliteratur yang menjelaskan tentang peran dan perkembangan media massa di Indonesia pasca orde baru dapat dengan mudah dijumpai oleh siapapun. Media massa di negara kita kini, baik itu media cetak maupun elektronik, mulai powerfull atau memiliki kekuatan penuh dalam memainkan peran di masyarakat, karena media mulai memasuki era keterbukaan. Artinya bahwa sebelumnya peran media massa di era orde baru, sama sekali tidak memiliki daya kekuatan apa-apa, media kala itu diibaratkan seperti hewan peliharaan yang dibuat jinak oleh tuannya, dunia pers benar-benar ditekan habis perannya oleh pemerintah saat itu. Ketika media sudah mulai berada pada posisi terbuka saat ini, pemerintah kita kembali memberikan noda bagi institusi pemberitaan ini dan terkesan apa yang diberitakan tidak bisa diterima oleh pemerintah. Jangan lagi, pemerintah mengulangi masa lalu dari institusi ini.

Peran media massa sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Maka siapapun, baik itu institusi/ataupun kelompok maupun perorangan yang merasa dirugikan dari suatu pemberitaan oleh media massa dan dianggap pemberitaan itu tidak benar, maka hak jawab atau koreksi ke media terkait adalah bentuk mekanisme penyelesaiannya. Semestinya wakil gubernur Barnabas Orno berada pada ruang itu.

Namun yang terjadi sebaliknya, wakil gubernur langsung turun lapangan untuk melaporkan media ke pihak berwajib yang dinilai telah menyudutkan dirinya tanpa mengajukan hak jawab atau koreksi atas pemberitaan terhadap dirinya.

Tetapi apapun yang dilakukan oleh wakil gubernur, tetap dihormati karena itu juga adalah bagian dari hak beliau.

Namun sebagai pejabat publik, semestinya tidak langsung mengambil langkah yang demikian. Sebagai wakil gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat harus membuka diri dalam menerima kritikan dan lain-lain dari semua elemen tak terkecuali media massa. Posisi sebagai pejabat publik, tidak akan terlepas dari penilaian atau pandangan dari berbagai pihak terhadap dirinya. Dari cara berjalan, makan, sampai dengan berpenampilan pun bisa menjadi suatu berita ketika disitu ada terdapat penilaian publik. Itu yang semestinya harus dipahami oleh seorang pejabat publik.

Media memberitakan demikian pastinya memiliki sejumlah bukti yang dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat berita itu. Sejauh mana bukti yang dimiliki oleh media tersebut akurat dan tidaknya, maka hak jawab dan koreksi itulah yang harus digunakan oleh Barnabas Orno.

Langkah mempolisikan media akan menimbulkan beragam persepsi publik dan salah satunya adalah publik akan berpandangan bahwa pasti ada sesuatu dibalik laporan ke pihak berwajib.

Ada aroma lain yang melatarbelakangi tindakan wakil gubernur Barnabas Orno melaporkan media ke pihak yang berwajib. Seperti apakah aroma lain itu? Apakah aroma lain dimaksud berkaitan dengan tidak ada lagi kecocokan dalam pemerintahan?. Mungkin tidak?. Terlihat langkah yang diambil dalam mempolisikan media oleh Barnabas Orno ini terkesan sangat berlebihan, sangat reaktif, tidak menunjukan kematangan emosional dari sosok beliau sebagai pejabat publik. Kecenderungan dibalik laporan ini, sasaran tembakannya lebih kepada personaliti dari pemilik media, inilah yang saya maksudkan ada aroma lain itu.

Begitu nampak komunikasi wakil gubernur saat memberikan keterangan kepada media seusai melaporkan media yang memberitakan dirinya, di antaranya dengan mengatakan bahwa berita ini sangat sensitif terhadap masyarakat luas serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap dirinya sebagai wakil kepala daerah, dan lewat pemberitaan ini pula dipandang dapat merusak hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena beliau sebagai wakil gubernur sangat menghormati gubernur. Kenapa pejabat publik sekelas wakil gubernur harus menyampaikan seperti itu?. Pernyataan demikian seakan menunjukan ada motif lain.

Struktur fisik komunikasi wakil gubernur ke publik seperti itu, menandakan ada semacam black box atau kotak hitam yang dipandang perlu dibuka kembali untuk mengetahui keharmonisan hubungan wakil gubernur dan gubernur. Pada posisi inilah yang akan memunculkan sejumlah kecurigaan publik ke arah itu.

Kalau membuka black box ke publik dapat dengan mudah melihat peran wakil gubernur ditengah pandemik Covid-19 saat ini. Salah satunya adalah wakil gubernur tidak mengambil alih Ketua Harian Gugus Tugas (Gustu) Penangan Covid-19 di Maluku. Semestinya, kalau gubernur selaku Ketua Gugus Tugas, pada beliau (gubernur) terdapat beban kerja yang begitu banyak dan harus berbagi tugas, maka wakil gubernur yang seharusnya mengambil alih tugas sebagai Ketua Harian gugus tugas, yang terjadi tidak seperti itu. Pada posisi ini, publik bisa saja kembali mengarahkan perhatiannya ke langkah hukum yang sedang ditempuh oleh Barnabas Orno, publik bisa saja membenarkan bahwa hubungan wakil gubernur dan gubernur benar-benar sedang tidak harmonis. []

Oleh:

Dr. Pahrul Idham Kaliky, S.Pd, M.Si

Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP - Universitas Pattimura

Konsentrasi Pada Komunikasi Pendidikan Politik, Sosial - Budaya

Korupsi Maluku
0