PT Nusa Ina dan Tiga Pemilik Petuanan Kembali Ke Kesepakatan Awal
Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, SH.
Kayum Ely
08 Nov 2020 11:05 WIT

PT Nusa Ina dan Tiga Pemilik Petuanan Kembali Ke Kesepakatan Awal

MALTENG, LIPUTAN.CO.ID-Setelah sekian lama terbentur masalah klaim tanah yang berakibat terhadap terhambatnya pengelolahan sebagian lahan untuk kepentingan perkebunan kalapa sawit oleh PT Nusa Ina di Seram Utara, Maluku Tengah dan juga tidak terlaksananya sebagian bagi hasil pengolahan kelapa sawit telah menuai titik terang dengan peneguhan kembali ke kesepakatan awal tahun 2007-2008 yang dibangun oleh PT Nusa Ina dengan Pemerintah Negeri pemilik Petuanan.

Pemilik petuanan seperti Pemerintah dan Saniri ketiga Negeri baik itu Negeri Aketernate, Kobi dan Maneo sepakat mengembalikan sebagian lahan yang sempat diklaim orang-orang tertentu kepada PT Nusa Ina untuk dikelola sebagai mana kesepakatan awal.

Peneguhan kembali ke kesepakatan awal antara PT Nusa Ina dan pemilik hak ulayat berlangsung di lantai tiga Kantor Bupati Maluku Tengah, jalan geser Kota Masohi, Jumat 6 November 2020.

Pertemuan yang digagas tim Fasilitator dari Forkopimda itu, dihadiri langsung pemilik dan direktur Utama PT Nusa Ina Sihar Sitorus. Sementara dari pihak pemilik Hak ulayat dihadiri Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri dari tiga Negeri pemilik petuanan.

Duduk bersama antara PT Nusa Ina dan pihak pemerintah Negeri difasilitasi oleh Tim fasilitator dalam hal ini Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan OPD terkait serta Kajari Maluku Tengah Juli Isnur, Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rositah Umasugi dan Dandim 1502/Masohi Letkol Inf. Nunung Wahyu Nugroho.

Dengan peneguhan kembali ke kesepakatan awal tahun 2007-2008, PT Nusa Ina akan konsisten membayarkan bagi hasil 30 persen kepada pemilik hak ulayat.

Jadi dari pertama kali kita datang (berinvestasi) dan bertemu dengan pemilik Petuanan (Pemerintah tiga Negeri). Jadi dalam itu ( tahun 2007-2008) dibuatlah kesepakatan kemitraan. Kemudian itu ada kesepakatan bagi hasil 70-30. Perlu dipahami bahwa, bagi hasil ini, bisa terjadi apabila lahan yang sudah dibuka kemudian menghasilkan itu memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tetapi intinya adalah peruhasan akan membayarkan bagi hasil tersebut kepada siapa bagi hasil tersebut, tentunya Nusa Ina akan membagi hasil tersebut kepada pihak pertama yang mana Nisa ini datang permisi (pihak petuanan), jelas Sitorus kepa awak media usai pertemuan tersebut.

Sitorus mengungkapkan semenjak awal beroperasi hingga beberapa tahun belakangan, sebagian bagi hasil telah diserahkan kepada pihak pertama. Dan bagi hasil selanjutnya sempat terhambat karena ada persoalan kalim tanah yang bukan dari pihak pertama tapi dari oknum-oknum tertentu yang telah mengkalim telah beli tanah.

Tentunya, ada sebagian yang sudah menerima bagi hasil diserahkan kepada petuanan dan tentu ada sebagian yang belum menerima bagi hasil. Yang Belum itu karena kami menghadapi dan melihat permasalahn-permasalahan yang ada salah satunya soal klaim tanah.
Pada kesempatan ini (pertemuan mediasi) kita mengurai masalah-masalah itu dan kita ingin mendudukan pada titik awal (perjanjian 2007-2008). Dan hari ini kami duduk menegaskan bahwa ada kejadian saat itu yakni penyerahan lahan dari petuanan untuk dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit oleh PT Nusa Ina, jelas Sitorus yang juga saat ini sebagai Anggota DPR RI dari Frakai PDIP.

Sitorus juga menegaskan bahwa terkait dengan bagi hasil dari keuntungan pengolahan kelapa sawit, tidak bisa diserahkan kepada pihak lain yang mengklaim telah beli tanah di beberapa titik lokasi perkebunan kelapa sawit.

Ia mengatakan bagi hasil hanya bisa diserahkan kepada pemilik hak ulayat baik itu pemerintah dan Saniri Aketernate, Maneo dan Kobi.

Ada dua landasan dari PT Nusa Ina (dalam hal membayar bagi hasil) bahwa yang pertama landasan perundang-undangan yakni batasan orang per orang untuk memiliki suatu area. Yang kedua antara Perusahaan dengan Petuanana Saniri dan Pemerintah Negeri dengan kata lain, kita hanya berurusan dengan pihak pertama. Karena kalau kita mau melayami pihak lain tentu ada tumpang tindih. Sehingga disempatan ini kami duduk mengurai dan menyelesaikan itu dengan pihak pertama. Dan akhirnya PT Nusa ini itu kembali bagi hasil kepada Petuanan. Karena prinsip kami adalah kehadiran kami selain berinves kami ingin mensejahterakan masyarakat sekitar, tandas Sitorus.

Bupati Maluku Tengah dikesempatan yang sama mengapresiasi penyelesaian masalah yang terjadi terkait pengelolaan lahan kelapa sawit.

Dia juga berterima kasih kepada Sihar Sitorus dan Pemerintah Negeri pemilik petuanan atas capaian mediasi yang difasilitasinya bersama tim.

Jadi saya berterima kasih pak Sitorus sudah datang ke sini bertemu langsung dengan pemilik hak ulayat. Saya juga berterima kasih ke Raja-Raja Saniri yang sudah menyerahkan kembali tanah kepada PT Nusa Ina untuk dikelola. Perlu diketahui, beberapa masalah Nusa Ina sudah lama. Tapi setelah pak Direktur Utama PT Nusa Ina menyurati kami, akhirnya kita bentuk tim fasilitator yang terdiri dari Kapolres, Kajari, Dandim dan OPD terkait. Nah dengan itu kami kemudian menginventarisir masalah-masalah yang ada di sana. Mungkin satu hal yang kita temukan disana tentang kepemilikan lahan secara keseluruhan, lalu kita indetifikasi dan dari PT Nusa Ina juga menyediakan pengacara untuk bersama kami tim. Kita dalam bekerja memastikan kalau bisa tuntas masalah ini. Karena investor ini membutuhkan kepastian yakni lahanya dan stabilitas di sana, jelas Abua.

Hari ini kita telah bersepakat semua dan beliau-beliau (KPN dan saniri) bersepakat ke Nusa Ina, mereka kembalikan hak-hak ulayat mereka ke PT Nusa Ina untuk dikelolah. Karena selama ini kita tahu bahwa sebagian aktifitas PT Nusa Ina ada bisa dilakukan ada yang tidak bisa dilakukan jadi kami pemerintah bersyukur ada pencerahan ini, imbuhnya.

Dapatkan sekarang

Liputan Maluku, Ringan dan cepat
1 Disukai
Abdullah
6 hari